PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1990
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG IJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a. bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristeri lebih dari seorang dan dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan;
b.bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara; Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, temasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
c.untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi;sejahtera dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya;
d.bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perli mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Poko-poko Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negaa Tahun 1975 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 1
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu :
1. Mengubah ketentuan pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan percerain wajib memperoleh izin atau surat keterngan lebih dahulu dari Pejabat;
(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaiman dilaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
(3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.
2. Mengubah ketentuan pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4
(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;
(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat;
(3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis;
(4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang.
3. Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut :
“(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristeri lebih dari seorang, wajib memberitahukan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima izin dimaksud “.
4. Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut :
a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut :
“(4) Pembagian gaji kepada bekas isteri tidak diberikan kepada alasan perceraian disebabkan karena isteri berzina dari atau isteri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau isteri menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau isteri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.
b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru.
c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut :
“ (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzina melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap isteri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.
d. Ketentuan ayat (6) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7) baru.
5. Mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut :
“(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. “
6. Ketentuan Pasal 11 dihapuskan seluruhnya.
7. Ketentuan Pasal 12 lama dijadikan ketentuan Pasal 11 baru, dengan mengubah ketentuan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :
“(3) Pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden. “
8. Mengubah ketentuan Pasal 13 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 12 baru, sehingga berbunyi sebagai berlkut :
Pasal 12
Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan percerain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) , dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut. “
9. Ketentuan Pasal 14 lama selanjutnya dijadikan ketentuan pasal 13 baru.
10. Mengubah ketentuan pasal 15 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan pasal 14 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 14
“PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah”.
11. Mengubah ketentuan Pasal 16 lama dari selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 15 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 15
(1) PNS yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
(2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai negeri Sipil;
(3) Atasan yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.”
12. Mengubah ketentuan pasal 17 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan pasal 16 baru sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 16
Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Pemerintah Pegawai Negeri Sipil.
13. Sesudah pasal 16 baru ditambah satu ketentuan baru, yang dijadikan pasal 17 baru yang berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 17
(1) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
(2) Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku bagi mereka yang dipersamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.”
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
t.t.d.
S O E H A R T O
Diundangkan di Jakarta pada
tanggal September 1990
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
M O E R D I O N O
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1990
NOMOR 61
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET R.I.
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan
u.b.
kepala Bagian Administrasi
Perundang-undangan,
B.P. Silitonga, S.H.
0 comments:
Posting Komentar